Tuesday, 24 March 2009
Friday, 20 March 2009
museumdewantarakirtigriyasebagaiodtwbudaya1
M
DEWANTARA KIRTI GRIYA SEBAGAI OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA BUDAYA
PENDAHULUAN
Pengembangan Pariwisata di DIY dilaksanakan dengan
pembagian Propinsi DIY menjadi lima Kawasan Pengembangan Pariwisata
(KPP). Untuk KPP Kota Yogyakarta arahan pengembangannya adalah Wisata
Budaya dan Wisata Minat Khusus. Hal ini sesuai dengan potensi Kota
Yogyakarta, yaitu:
5 dari 13 Kawasan Cagar Budaya di DIY berada di Kota
Yogyakarta
7 dari 8 tempat pertunjukan kesenian berada di Kota
Yogyakarta
16 dari 22 museum di DIY berada di Kota Yogyakarta
Museum
merupakan sebuah lembaga yang bersifat permanen, melayani kepentingan
masyarakat dan kemajuannya, terbuka untuk umum, tidak bertujuan
mencari keuntungan yang mengumpulkan, memelihara, meneliti,
memamerkan, dan mengkomunikasikan benda-benda pembuktian material
manusia dan lingkungannya, untuk tujuan-tujuan studi, pendidikan, dan
rekreasi (FFJ Schouten, PengantarDidaktik Museum,Jakarta,Proyek
Pembinaan Permuseuman, Ditjen Kebudayaaan, 1992: 3).
Kebijaksanaan
permuseuman sejak tahun 1997 dipegang oleh Dinas Kebudayaan Propinsi
DIY. Namun sebelumnya pada tahun 1971 telah berdiri Badan Musyawarah
Musea (Barahmus) DIY dan pada 28 Oktober 1998 berdiri Badan
Musyawarah Museum-Museum Indonesia (BMMI) yang telah menjadi anggota
Internasional Council of Museum (ICOM).
Museum sebagai
salah satu potensi budaya di DIY ternyata sering terabaikan oleh para
pelaku wisata dan pendapatan sektor museum menempati urutan kelima
dari tujuh sub sektor pariwisata.
PENDAPATAN
SUB SEKTOR PARIWISATA DI DIY
PADA
TAHUN 1994-1996
NO. | SEKTOR | 1994 | 1995 | 1996 |
1 | Pajak | 17% | 31,9% | 58,4% |
2 | Obyek | 17,1% | 17,2% | 17,6% |
3 | Bioskop | 41,7% | 32,6% | 14,1% |
4 | Pajak | 17,5% | 12,6% | 4,1% |
5 | Museum | 3,6% | 3,1% | 3,4% |
6 | Atraksi | 2,8% | 2,5% | 2,3% |
7 | Ijin | 0,3% | 0,3% | 0,1% |
Sumber: Bappeda Prop. DIY
Dengan mengetahui keadaan tersebut kami mengkaji keberadaan museum di
DIY dengan memilih Museum Dewantara Kirti Griya karena:
Museum Dewantara Kirti Griya setelah mengalami
rehabilitasi namun masih terlihat sepi.
Museum yang bernilai sejarah tinggi yang bisa dikatakan
mempunyai potensi menjadi Museum Nasional namun keberadaanya
terabaikan.
II
KEADAAN MUSEUM SAAT INI
Museum Dewantara
Kirty Griya terletak dalam kesatuan komplek Pendopo Agung Taman Siswa
di jalan Tamansiswa, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota
Yogyakarta. Pendopo tersebut oleh Majelis Luhur Tamansiswa dinyatakan
sebagai Monumen Persatuan Tamansiswa, menyatu dengan Museum Dewantara
Kirty Griya.
Bangunan museum adalah bekas kediaman Orang Belanda yang
ditempati Ki Hadjar Dewantara sekeluarga dari tahun 1938 sampai
dengan tahun 1958. Letak rumah memang menghadap ke barat namun
praktis sejak dihuni Ki Hadjar Dewantara, jalan masuk dari arah
selatan (samping) melalui halaman pendopo letak ruang tamu pun ada di
sisi bagian selatan, sehingga benar-benar terlihat dan terasa satunya
kediaman Ki Hadjar Dewantara dengan pendopo agung beserta komplek
kegiatan edukatif kultural yang dulu disebut Perguruan Tamansiswa
Mataram, kemudian beralih nama Ibu Pawiyatan Tamansiswa, yang
berarti induk atau Pusat Perguruan Taman Siswa yang dipimpin langsung
oleh Ki Hadjar Dewantara.
Pada dasarnya koleksi museum Dewantara Kirty Griya
terdiri atas :
Bangunan/rumah
dalam kompleks perguruan Tamansiswa Yogyakarta.
mempunyai luas bangunan 300 m², berdiri di atas tanah 2.720 m².
Bangunan dan tanah dicatat dalam buku Register Angka 1383/IH tahun
1926. Bangunan didirikan pada tahun 1915 dengan material kualitas
prima.
Kumpulan
surat menyurat Ki Hadjar Dewantara.
Hingga hari ini surat yang menjadi koleksi museum berjumlah 879 pucuk
surat. Berkat bantuan Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta,
kumpulan surat-surat telah dikonservasi dengan tehnik tinggi. Selain
itu telah dibuat mikro film dan disimpan di Arsip Nasional Jakarta;
sedangkan aslinya tetap menjadi koleksi museum Dewantara Kirty Griya.
Perlengkapan
rumah tangga.
Sebagian besar hasil dari pembelian sebidang tanah dan bangunan yang
berada dalam kompleks Tamansiswa jalan Tamansiswa 31 Yogyakarta,
antara lain : tempat tidur, meja tulis, meja-kursi tamu, pesawat
telepon buatan Kellog 1927 Swedia, lemari buku, radio dan lemari.
Dokumentasi
foto.
Foto-foto diawali pada tahun 1904. Koleksi ini telah direproduksi
serta sebagian besar direkam dalam slide. Selain itu museum memiliki
satu unit film dengan judul Ki Hadjar Dewantara, Pahlawan Nasional.
Film ini di buat oleh PFN tahun 1960 dengan ukuran 33 mm dan lama
putar 80 menit. Berkat kemajuan teknologi film dipindah ke kaset
video, dan di hidangkan pada para pengunjung dalam ruangan khusus,
walaupun kondisinya tidak sempurna, namun masih dapat di dengar logat
dan warna nada pembicaraan beliau.
Pustaka
dalam berbagai tulisan dan bahasa.
Penempatan pustaka :
Di
museum Dewantara Krity Griya meliputi ketamansiswaan, politik,
kebudayaan dan pendidikan, yang berjumlah 2341 judul buku.
Di
perpustakaan museum meliputi Sastra Daerah Jawa (3560 judul), Melayu
(423 judul), Bahasa Belanda (3789 judul).
Museum Dewantara Krity Griya dilengkapi dengan perpustakaan museum.
Jam buka museum pada hari kerja mulai pukul 08.00-13.00 WIB. Hari
Jumat buka pukul 08.00-11.00 WIB dan hari sabtu pukul 08.00-12.00
WIB. Pada hari Minggu dan hari besar tutup. Tapi apabila ada
permintaan berkunjung secara tertulis beberapa hari sebelumnya diluar
jadwal tersebut dapat di layani.
Biaya untuk masuk museum bersifat sukarela, bantuan sukarela
digunakan untuk biaya pemeliharaan. Museum Dewantara Kirty Griya
dikelola oleh Yayasan Persatuan Perguruan Tamansiswa, bidang
pendidikan dan kebudayaan Majelis Lulur Tamansiswa.
Adapun susunan pengurus Museum Dewantara Kirty Griya:
Pembina : 1. Ki Dr. Supriyoko, M.Pd (Ketua Bidang
Pendidikan dan Kebudayaan Majelis Luhur Taman Siswa)
2. Ki Nayono (Almarhum)
Ketua : Ki Nayono (Almarhum)
Panitera : Nyi Sri Muryani
III.
KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG dan TANTANGAN
KEKUATAN
Museum
Dewantara Kirty Griya mempunyai nilai sejarah yang tinggi dan
merupakan museum sejarah lahirnya pendidikan yang bersifat nasional
di Indonesia.
Mempunyai cukup banyak potensi untuk dikembangkan dan
diusulkan menjadi salah satu dari museum nasional.
Museum terletak pada lokasi yang strategis dan mudah
dijangkau
Mempunyai peralatan multimedia (VCD, Slide Proyektor,
Video) untuk menampilkan film tentang Ki Hadjar Dewantara
Keberadaan perpustakaan yang mendukung keberadaan
museum
Koleksi museum yang begitu lengkap
Kebijaksanan
pemerintah di bidang pariwisata dan pendidikan –Wajib
kunjung museum bagi pelajar dan mahasiswa-.
Potensi atraksi pendukung berupa latihan tari dan
pameran di Pendopo Agung Taman Siswa yang sudah teratur
B.
KELEMAHAN
Luas area yang sangat sempit bagi pengembangan museum
Keterbatasan ruang untuk menampilpajangkan seluruh
koleksi museum
Kerusakan koleksi museum yang tersimpan di gudang
akibat keterbatasan ruang
Standart operating procedure pemanduan belum ada
Sarana museum sebagai obyek dan daya tarik wisata
budaya masih kurang; antara lain: tiket box, wahana interpretasi
bagi wisatawan
Perlindungan benda koleksi terhadap manusia dan alam
masih kurang
Keterbatasan
dana pengembangan dan
pengelolaan museum
Perawatan koleksi masih manual dan sederhana
Kualitas SDM yakni petugas museum masih kurang
Jumlah/kuantitas petugas masih kurang saat musim
liburan
C. PELUANG
Pasar
sasaran potensial yaitu siswa Perguruan Taman Siswa yang berkunjung
setiap hari libur
b. Pendopo Agung Tamansiswa yang layak dijadikan gedung pertemuan
umum sekaligus mengajak mereka mengunjungi museum.
D. ANCAMAN
Obyek wisata lain yang sejenis dan lebih berkembang
serta menarik
Apresiasi
pengunjung terhadap museum dan
koleksinya yang masih kurang, misal memegang-megang benda koleksi,
membolak-balik buku koleksi.
IV.
PROGRAM PENGEMBANGAN
Mencari sumber dana dengan
mengadakan tiket box bagi pengunjung ataupun bekerjasama dengan
berbagai LSM dan memanfaatkan Pendopo Agung Tamansiswa
sebagai Gedung Pertemuan umum.
Menjadi anggota/bekerjasama dengan museum lain dalam organisasi
daerah, nasional maupun internasional.
Pengiriman petugas pada berbagai pembinaan permuseuman.
Penambahan tenaga saat libur sekolah dengan menerima siswa PKL.
Pembuatan Wahana Interpretasi bagi pengunjung
Penambahan ruang audio visual dengan dilengkapi semacam café
(museum café) dan didukung keberadaan perpustakaan
Pembuatan perangkat perlindungan koleksi.
Aktif dalam berbagai pameran.
Pengadaan cindera mata khas sebagai pelestari kesan.
10. Mengadakan kegiatan yang aspek
demonstratifnya tinggi dengan melibatkan pasar sasaran yang
dituju-lomba lukis dengan tema-tema tertentu-.
halaman 1
dari 14
definisi museum
Untuk lebih menegaskan definisi
museum, maka para ahli permuseuman tingkat internasional yang
tergabung dalam International Council of Museum (ICOM) di
Copenhagen pada tahun 1974 membuat rumusan tentang museum yaitu:
Museum merupakan sebuah lembaga yang
bersifat permanen, melayani kepentingan masyarakat dan kemajuannya,
terbuka untuk umum, tidak bertujuan mencari keuntungan yang
mengumpulkan, memelihara, meneliti, memamerkan, dan mengkomunikasikan
benda-benda pembuktian material manusia dan lingkungannya, untuk
tujuan-tujuan studi, pendidikan, dan rekreasi (FFJ Schouten,
PengantarDidaktik Museum,Jakarta,Proyek Pembinaan Permuseuman,
Ditjen Kebudayaaan, 1992: 3).
Museum sebagai obyek wisata, untuk
lebih dikenal luas oleh masyarakat maka perlu dilakukan promosi
sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program
pemasaran. Promosi pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang
dimaksudkan untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu produk
kepada pasar sasaran, untuk memberikan informasi tentang
keistimewaan, kegunaan, dan yang paling penting adalah tentang
keberadaannya untuk mengubah sikap ataupun untuk mendorong orang
untuk bertindak dalam hal ini membeli1.
Untuk meningkatkan kinerja para petugas di museum, maka
perlu adanya efisiensi kerja. “Efisiensi merupakan konsep kerja
yang mampu memberi makna positif bagi siapa saja yang ingin mencapai
tujuan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga tindak pemborosan
dapat dihindari ( Djihad Hisyam, PDU-FPIPS IKIP Yogyakarta, 1987:
7)”. “Perkataan efisien itu sendiri berasal
1 Fandy Tjiptono,
StrategiPemasaran,(Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 200.
Dari Bahasa Latin effisierre yang
artinya to effect yang berarti menghasilkan, mengadakan,
menjadikan ( Djihad Hisyam, Tanpa Tahun: 7)”.
Selain di bidang kerja, efisiensi
juga dapat diterapkan pada paket-paket wisata yang ditawarkan kepada
wisatawan. Paket wisata adalah suatu tur yang direncanakan dan
diselenggarakan oleh suatu Travel atau Tour Operator
atas risiko sendiri dan tanggung jawab sendiri, yang acara, lamanya
waktu, tempat-tempat yang dikunjungi, akomodasi, transportasi, serta
makanan dan minuman yang telah ditentukan dalam suatu harga yang
sudah ditentukan juga jumlahnya. Atmin D Lehmand yang dikutip oleh
Oka A Yoeti memberi batasan paket wisata adalah:
any advertised tour or a single
destination tour, in closing transportation, accomodation, and other
tour elements or a offering (line a cruise) providing a holiday (Oka
A Yoeti, Tour and Travel Management, Pradnya Paramita,
Jakarta,1991:105).
Salah satu paket wisata yang
sebaiknya ditawarkan oleh sebuah Travel Agent adalah kunjungan
ke museum. “Dari penelitian yang pernah dilakukan ternyata
Travel Agent menguasai 70% dari usaha perjalanan ( Oka A.
Yoeti, 1991: 31)”.
.
rgt sambodo 98/125086/DSA/01163
1
Thursday, 19 March 2009
PENGELOLAAN BENDA DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
(Peneliti pada Balai Arkeologi Yogyakarta)
PENGANTAR
Dalam beberapa tahun terakhir ini penulis telah berusaha menyajikan bacaan tentang manajemen sumberdaya arkeologi yang telah terbit dua jilid, yaitu buku Manajemen Sumberdaya Arkeologi dan Manajemen Sumberdaya Arkeologi-2. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama akan terbit buku ketiga yaitu Manajemen Sumberdaya Arkeologi-3. Penulisan buku-buku di atas semata-mata didorong oleh adanya “ketimpangan-ketimpangan” dalam sistem pengelolaan sumberdaya arkeologi di Indonesia. Sumberdaya arkeologi yang merupakan bagian dari Benda Cagar Budaya (BCB) maupun Kawasan Cagar Budaya (KCB) kadang-kadang dicampur-aduk dengan benda-benda lain yang juga bagian dari BCB, seperti benda-benda etnografi, dan sejarah.
Dalam kesempatan ini kita perlu bangga atas prakarsa Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menggelar kegiatan Sosialisasi Pengelolaan BCB, Situs, dan KCB, dengan melibatkan unsur masyarakat. Sebab masyarakat adalah salah satu stake holder dalam sistem pengelolaan BCB, Situs, dan KCB, dan pada hakekatnya masyarakatlah pemilik dan pemangku obyek-obyek tersebut. Oleh karena itu peran serta masyarakat dalam pelestarian sangat diharapkan, yang selanjutnya mereka jugalah yang akan memanfaatkan dan mendapatkan keuntungannya.
I. Pengertian Benda Cagar Budaya, Situs dan Kawasan Cagar Budaya
Istilah dan batasan tentang Benda Cagar Budaya kita kenal dari Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Benda Cagar Budaya adalah :
- benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
- benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
Adapun Kawasan Cagar Budaya seperti yang sering kita dengar atau baca, menurut hemat saya tidak jauh dari pengertian situs di atas. Bedanya, untuk KCB sudah tidak diduga lagi, akan tetapi merupakan suatu lokasi yang mengandung atau terdapat benda cagar budaya. Untuk lebih jelasnya di bawah akan diuraikan tentang pengertian situs dan batas-batasnya seperti telah dijelaskan oleh penulis dalam sebuah artikel yang dipresentasikan dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII di Cipanas tahun 1996 yang lalu.
Situs dapat dideskripsi dalam beberapa jenis antara berdasarkan keletakan dan fungsinya. Atas dasar keletakannya, situs dapat dibedakan menjadi situs terbuka atau open site, yang biasanya terletak di lembah, pantai, ataupun di puncak gunung. Berdasarkan fungsinya, dapat dibedakan menjadi situs hunian, situs pasar, situs perburuan, situs perbengkelan, situs penyembelihan binatang, situs pemujaan, dan situs penguburan (Sharer and Ashmore, 1979 : 73-74). Untuk dapat mengetahui jenis-jenis situs seperti disebutkan di atas harus terlebih dahulu diketahui struktur situs berdasarkan distribusi temuan artefak, hal ini sangat penting bagi interpretasi arkeologis (Binford, 1988 : 144-145). Mengacu pendapat para ahli tersebut, maka untuk dapat menentukan suatu situs hendaknya terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh ahlinya. Dengan demikian pengertian situs tidak hanya terbatas pada suatu lokasi ditemukannya artefak atau BCB, akan tetapi dapat meluas pada suatu kawasan yang mempunyai suatu keterkaitan antara satu dengan lainnya (Gunadi, 1996 : 94).
Penyebutan Situs Candi Sewu, Situs Candi Plaosan Lor, Plaosan Kidul, Situs Watu Kandang Ngasinan Lor, Ngasinan Kidul adalah contoh penyebutan situs yang hanya berdasarkan lokasi ditemukannya BCB. Oleh karena tidak memperhatikan hasil penelitian arkeologis, maka dalam penataan Taman Wisata di Kawasan Candi Prambanan tersebut sebagian kawasan atau situs Candi Sewu saat ini tertutup jalan dan kampung. Sedangkan penyebutan Situs Candi Plaosan Lor dan Candi Plaosan Kidul terkesan ada dua situs candi, padahal kedua situs dtersebut sebenarnya merupakan satu kesatuan. Demikian kasus yang ditemukan pada situs Watu Kandang di Ngasinan Lor dan Ngasinan Kidul, yang kebetulan saat ditemukan situs tersebut terbelah oleh pembuatan jalan yang kemudian memisahkannya.
Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Kawasan Cagar Budaya adalah tidak hanya berupa satu situs, akan tetapi bias merupakan suatu lokasi yang lebih luas yang terdiri dari beberapa situs. KCB dapat diketahui dan ditentukan berdasarkan dari hasil penelitian, kajian dan studi, sehingga secara akademik dapat dipertanggung jawabkan, dan kemudian dapat dijadikan acuan dalam penentuan kebijakan selanjutnya, antara lain dalam pembuatan peraturan daerah maupun keputusan-keputusan lain yang perlu diterbitkan oleh pihak eksekutif atau pemerintah.
II. Siapa Pemilik Benda Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya?
Seperti telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1992 bahwa BCB dibedakan menjadi dua yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Untuk BCB yang bergerak biasanya dimiliki secara perorangan, baik diperoleh secara turun-temurun atau diperoleh secara tidak sengaja (penemuan). Misalnya berbagai jenis senjata seperti keris, tombak, pedang; perkakas rumah tangga seperti benda-benda keramik asing, maupun berbagai perhiasan yang berasal dari masa lampau. Selain itu, adapula BCB bergerak yang “tidak bertuan” seperti benda-benda yang ditemukan tergeletak di pekarangan maupun di persawahan penduduk, akan tetapi pemiliki sawah maupun pekarangan tersebut tidak merasa memiliki benda tersebut. Misalnya arca-arca lepas, lesung batu, yoni maupun lingga yang ditemukan di pekarangan maupun persawahan milik masyarakat. Sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak pada umumnya dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah. Antara lain seperti gua-gua yang mempunyai konteks dengan kehidupan masa prasejarah, bangunan atau monument megalitik, candi, klenteng, serta masjid dan gereja tua.
Untuk kawasan cagar budaya pada umumnya masih dimiliki oleh masyarakat, akan tetapi dalam pengelolaannya dikuasai oleh pemerintah, sehingga para pemilik yang berada dalam suatu KCB tersebut dibatasi oleh berbagai aturan yang menyangkut tentang pengelolaan BCB yang dimilikinya. Salah satu contoh kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah Kawasan Cagar Budaya Kota Baru. Para pemilik bangunan di kawasan tersebut tidak dapat dengan sesuka hati merubah, merenovasi, ataupun membangun bangunan yang dimilikinya. Untuk dapat menjaga kelestarian dan pelestarian suatu KCB dibutuhkan kesadaran yang tinggi bagi masyarakat. Dengan demikian makin banyak suatu daerah memiliki KCB berarti masyarakatnya telah memiliki kesadaran dalam melestarikan BCB.
Pada hakekatnya baik BCB maupun KCB keduanya dikuasai oleh pemerintah dan terikat dalam suatu peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. BCB dan KCB dapat dimiliki oleh masyarakat akan tetapi tidak dapat diposisikan sebagai asset pribadi yang dapat dengan mudah diperjual-belikan ataupun diperlakukan seperti asset pribadi lain yang tidak termasuk dalam kualifikasi BCB. Oleh karena itu baik BCB maupun KCB oleh Badan Pelestari Pusaka Indonesia (BPPI) tidak disebut sebagai warisan budaya akan tetapi diistilahkan sebagai pusaka budaya. Dengan menggunakan istilah pusaka budaya dimaksudkan agar BCB dan KCB oleh pemilik dan pemangkunya lebih dipahami tidak hanya sekedar warisan yang diterimanya dari nenek moyang, akan tetapi ada pemahaman sebagai benda yang harus dijaga, dan dirawat, karena telah menyatu dengan jiwa pemiliknya.
III. Mengapa BCB dan KCB perlu dilestarikan?
Pertanyaan di atas biasa terlontar dari masyarakat secara spontanitas, karena secara fisik BCB dan KCB merupakan obyek-obyek yang sudah ketinggalan jaman, mengapa tidak diganti dengan yang baru yang lebih kokoh dan modern?
Perlu diketahui dan dipahami bahwa BCB dan KCB memiliki atau mengandung nilai-nilai yang bobotnya antara satu dan yang lain tidak sama. Berbagai nilai yang dimiliki dalam BCB dan KCB tersebut antara lain:
- Langka dan tidak terbarukan (unrenewable), artinya bahwa BCB dan KCB tidak dapat ditukar dengan benda lain, sekalipun yang sejenis.
- Unik, dengan nilai-nilai historis, arsitektur, maupun ekologi yang khas sehingga menjadi daya tarik untuk dikunjungi para wisatawan. Nilai histories yang sarat akan makna, perlu dan harus dipahami oleh bangsa ini dari generasi ke generasi. Sebab, dalam nilai histories tersebut terkandung pula nilai-nilai lain yang dapat mengajak kepada generasi muda untuk bisa bersikap dan bertindak secara positif, seperti misalnya sikap kepahlawanan, cinta tanah air, rasa kesatuan dan persatuan, serta berbudi pekerti yang luhur. Selain nilai-nilai yang bersifat immaterial, BCB dan KCB dapat pula dimanfaatkan dalam berbagai sector seperti akan dijelaskan pada tahap pemanfaatan di bawah.
IV. Cara-Cara Pelestarian BCB dan KCB
Dalam upaya pelestarian BCB maupun KCB sebaiknya dilakukan secara bertahap, yaitu sebagai berikut:
- Perlindungan hukum dan penetapan sebagai BCB ataupun KCB, di era otonomi daerah, undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah pusat kadang-kadang gaungnya tidak seperti peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten dan kota maupun pemerintah propinsi, misalnya Peraturan Daerah, Surat Keputusan Bupati, Walikota, ataupun Gubernur yang gaungnya akan langsung dapat diterima oleh masyarakat luas. Demikian pula dengan penetapan yang menyatakan suatu obyek adalah BCB atau KCB agar mempunyai kekuatan hokum. Untuk itu, diusulkan penetapan dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota yang dibantu oleh tenaga ahli yang berkompenten dalam bidangnya (arkeolog, sejarawan, antropolog, filolog, dsb).
- Perlindungan secara fisik, perlu dilakukan untuk menghindari campur tangan pihak-pihak lain yang tidak berwenang dalam system pengelolaan BCB dan KCB. Langkah awal dalam perlindungan secara fisik adalah melakukan pemintakatan atau zoning. Langkah pemintakatan ini selain bertujuan melestarikan obyek, juga dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan lain terutama yang terkait dengan pemanfaatan BCB dan KCB tersebut. Penentuan batas-batas antara mintakat inti, mintakat penyangga, dan mintakat pengembangan dapat dilakukan secara arbiter dengan mempertimbangkan batas situs, kondisi geotopografi, dan kelayakan pandang.
Pelestarian secara fisik lainnya adalah upaya menghambat proses penurunan kualitas BCB dan KCB dengan cara preservasi dan konservasi. Preservasi dilakukan untuk BCB yang belum mengalami pelapukan dengan melakukan pemeliharaan baik secara manual atau mekanis maupun secara kimiawi. Sedangkan kegiatan konservasi diperlakukan pada BCB yang telah mengalami proses pelapukan (terkena penyakit) dengan tujuan agar dapat menghambat dan menghentikan proses pelapukannya. Dalam perlakuan konservasi diperlukan langkah-langkah seperti observasi, pengumpulan masalah, identifikasi, diagnosis, perlakuan atau tindakan konservasi, dan supervisi. Siklus kegiatan seperti di atas harus dilakukan secara berkesinambungan. Untuk BCB yang tidak bergerak dapat dilakukan kegiatan pemugaran, apabila komponen-komponen bangunan atau monument tersebut secara teknis memungkinkan untuk dilakukan restorasi.
V. Pemanfaatan Benda dan Kawasan Cagar Budaya
Setelah BCB dan KCB berhasil dilestarikan, maka tahap akhir dari system pengelolaannya adalah pemanfaatannya. Akan sia-sia suatu obyek BCB ataupun KCB dilestarikan apabila tidak dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Dengan demikian suatu program kerja harus dapat mewujudkan out put, out come, benefit, dan impactnya, sehingga kinerja suatu lembaga dapat diukur keberhasilannya. Berdasarkan teori, BCB dan KCB tidak hanya untuk kepentingan lembaga tertentu (arkeologi), akan tetapi dapat dimanfaatkan pula oleh berbagai kepentingan, antara lain:
- Scientific research, artinya bahwa BCB dan KCB tidak hanya untuk memenuhi kepentingan ilmu arkeologi ataupun lembaga arkeologi dan purbakala, tetapi berbagai disiplin lain dapat pula memanfaatkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh: BCB tidak bergerak seperti candi, masjid, dan gereja kuno dapat pula dijadikan kajian dan obyek penelitian para arsitek maupun ahli teknik lainnya.
- Creative arts, bahwa BCB dan KCB dapat dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi bagi para seniman, sastrawan, penulis, dan fotografer dengan memanfaatkan obyek tersebut sebagai obyek kreativitasnya.
- Education, BCB mempunyai peranan penting dalam pendidikan bagi pelajar dan generasi muda, terutama dalam upaya menanamkan rasa bangga terhadap kebesaran bangsa dan tanah air.
- Recreation and tourism, pemanfaatan BCB dan KCB yang paling umum dan nyata ialah sebagai obyek wisata yang dikenal dengan wisata budaya. Lebih-lebih untuk obyek BCB ataupun KCB yang berada pada lingkungan alam yang menarik akan memiliki nilai tambah dan daya tarik yang tidak ditemukan di tempat lain.
- Symbolic representation, dimaksudkan bahwa BCB ataupun KCB kadang-kadang dimanfaatkan sebagai gambaran secara simbolis bagi kehidupan manusia. Misalnya Masjid Syuhada dan Kawasan Kota Baru dapat dipahami sebagai symbol kepahlawanan dan pertempuran antara bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah Belanda.
- Legitimation of action, banyak para pejabat dan orang-orang yang berduit, setelah mendapatkan kedudukan atau kekayaan, mereka kadang-kadang berusaha untuk dapat memiliki atau menguasai BCB tertentu agar dapat meyakinkan kepada masyarakat umum tentang kesuksesan dirinya dan untuk meraih kesuksesan yang lebih tinggi.
- Social solidarity and integration, BCB yang berupa punden atau makam cikal-bakal suatu desa dapat mewujudkan suatu motivasi solidaritas social dan integrasi yang kuat dalam suatu masyarakat. Pada saat-saat tertentu para ahli waris yang merasa keturunan cikal bakal tersebut mereka menziarahinya, maka pada sat itulah akan muncul kesadaran diantara mereka.
- Monetary and economic gain, BCB dan KCB yang telah dimanfaatkan sebagai obyek wisata budaya, akan mendatangkan keuntungan terutama bagi masyarakat disekitar obyek. Pemerintahpun akan mendapatkan pemasukan sebagai pendapatan asli daerah yang berasal dari pungutan retribusi.
PENUTUP
Pemanfaatan BCB dan KCB seperti di atas dapat terwujud apabila suatu potensi BCB ataupun KCB tersebut dapat dikelola dengan baik dengan mengacu pada kaidah-kaidah akademis dan praktis. Dalam buku Manajemen Sumberdaya Arkeologi-2, saya telah mengusulkan satu model “Three in One” dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi yang dalam hal ini dapat dianalogikan dan diterapkan pada pengelolaan BCB dan KCB. Model three in one tersebut yaitu : penelitian yang berwawasan pelestarian dan pemanfaatan, pelestarian yang berwawasan pemanfaatan dan penelitian, serta pemanfaatan yang berwawasan penelitian dan pelestarian. Model tersebut kami usulkan karena kondisi pengelolaan BCB di Indonesia yang terkotak-kotak antara kegiatan penelitian, pelestarian, dan pemanfaatan. Hal ini sangat jauh berbeda dengan system pengelolaan yang dilakukan oleh Negara-negara lain. Kalau di Indonesia Museum yang berfungsi sebagai sector pemanfaatan berada pada muara dan menunggu hasil-hasil kegiatan dari sector penelitian dan pelestarian. Sedangkan di Negara lain museum merupakan pusat pengelolaan sumberdaya budaya yang memiliki sumberdaya manusia bidang penelitian, pelestarian, dan pemanfaatan. Dengan demikian segala aspek pengelolaan dapat dipantau dan alur kegiatannyapun dapat mengalir dengan lancar dalam satu manajemen. Seperti yang dapat kita lihat di lingkungan Negara Asia Tenggara seperti Thailand, Philippine, dan Malaysia, juga di Jepang, dan Negara-negara maju lainnya.
Untuk mengakhiri presentasi ini ijinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi kami untuk tampil sebagai narasumber dalam forum sosialisasi pengelolaan BCB dan KCB di daerah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman.
DAFTAR BACAAN
Gunadi, 1996. “Pemikiran Kembali Tentang Pengertian Situs Arkeologi”, Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII, Proyek Penelitian Arkeologi Jakarta, Cipanas, 12 – 16 Maret, 1996.
Gunadi dan Tri Hatmaji, 1997. “Bangunan-Bangunan Indis di Jawa tengah: Tinjauan Kelestarian dan Pelestariannya”, Diskusi Ilmiah Arkeologi VIII, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Komisariat D.I. Yogyakarta – Jawa Tengah.
Gunadi, 1998. “Archaeological Resource Management in Indonesia, Indo Pacific Prehistory Association Conference, Melaka, Malaysia, 1 – 7 July 1998.
Gunadi, 1999a.”Pola Pertamanan Situs-Situs Prasejarah di Indonesia”, makalah disampaikan pada Loka Karya Pembuatan Pedoman Pertamanan Benda Cagar Budaya dan Situs, Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Kaliurang 13 – 15 September 1999.
Gunadi, 1999. “Wall Painting Conservation in South Sulawesi: A Case Studies on Wooden Panels of Torajann’s Traditional House”, Ninth Seminar on the Conservation of Asian Cultural Heritage (proceeding), page 86 – 91, Tokyo National Research Institute of Cultural Properties, Tokyo – Japan.
Gunadi, 2000. “Religious Influences on Indonesian Court Architecture : A Case Studies on Torajan’s Traditional Buildings”, Seminar on South East Asian Traditional Architecture, SEAMEO Regional Centre For Archaeology and Fine Arts, Bangkok, Thailand.
Gunadi, 2001. “Retrospeksi Pengelolaan Sumberdaya Budaya: Satu Studi Kasus Tentang Upaya Pelestarian Sumberdaya Budaya di Makassar”, Majalah Dunia Pendidikan, No. 15, 16, dan 17, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan.
Kasnowihardjo, H. Gunadi, 2001. Manajemen Sumberdaya Arkeologi, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin LEPHAS, Makassar.
Kasnowihardjo, H. Gunadi, 2004. Manajemen Sumberdaya Arkeologi-2, diterbitkan oleh: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Komisariat Daerah Kalimantan.
Biodata Penulis :
Nama : Drs. H. Gunadi Kasnowihardjo, MHum.
Tempat/Tgl.lahir : Klaten, 16 Juni 1955
Pendidikan : S1 Arkeologi, UGM th. 1982
: S2 Arkeologi, UI th. 1994
Pekerjaan : th. 1980 – 1996 pemb.pim. pada SPSP Jawa Tengah
: th.1997 – 2002 Ka. SPSP Sul-Sel & Tenggara
: th.2002 – 2006 Ka. Balai Arkeologi Banjarmasin
: th. 2007 – sekarang peneliti pada Balar Yogyakarta jabatan fungsional Peneliti Madya, Gol. IV/b.
Karya Ilmiah berupa buku ada 5 judul yaitu:
- Manajemen Sumberdaya Arkeologi, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Makassar, tahun 2001.
- Manajemen Sumberdaya Arkeologi-2, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Kalimantan, tahun 2004.
- Ensiklopedi Wayang Kulit Banjar, Balai Arkeologi Banjarmasin, tahun 2006.
- Kajian Reka Ulang Replika Keraton Banjar, Pem. Prop. Kalimantan Selatan, th. 2006 ditulis bersama Bani Noor dan Naimatul Aufa dari Jurusan Teknik Arsitektur UNLAM.
- Kajian Arkeologi-Sejarah Kerajaan Kutai Martapura, Balitbangda, Kutai kartanegara, tahun 2007 ditulis bersama M. Dwi Cahyono dari jurusan Sejarah Universitas Negeri Malang. Saat ini baru menyelesaikan buku Manajemen Sumberdaya Arkeologi-3, dan bersama Prof. Sumijati Atmosudiro tengah mengedit buku berjudul Prasejarah Indonesia dalam Asia Tenggara – Pasifik. Kegiatan ilmiah lain aktif dalam berbagai seminar dan symposium tentang arkeologi, sejarah, dan pelestarian kebudayaan pada umumnya.